BETWEEN RELIGIOUS VALIDITY AND STATE LEGITIMACY: THE ONTOLOGY AND AXIOLOGY OF DIVORCE FROM THE PERSPECTIVES OF ISLAMIC LAW, HUMAN RIGHTS, AND LEGAL PLURALISM

ANTARA KEABSAHAN AGAMA DAN LEGITIMASI NEGARA: ONTOLOGI DAN AKSIOLOGI PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HAM, DAN PLURALISME HUKUM

Abstract

Perceraian dalam masyarakat Muslim Indonesia memperlihatkan ketegangan antara norma fikih yang memandang talak sebagai tindakan hukum suami, hukum negara yang mensyaratkan perceraian melalui pengadilan, dan prinsip hak asasi manusia yang menuntut perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tulisan ini bertujuan menganalisis persoalan tersebut melalui perspektif ontologi, aksiologi, HAM, dan pluralisme hukum serta menawarkan model penyelesaian terhadap ketegangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan filosofis, konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan antara keabsahan talak menurut fikih dan legitimasi perceraian menurut negara mencerminkan adanya pluralitas sumber legitimasi hukum dalam masyarakat. Hukum negara membutuhkan mekanisme pengadilan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak, sedangkan realitas talak di luar pengadilan menunjukkan adanya norma keagamaan yang tetap hidup dalam masyarakat. Tulisan ini menawarkan itsbat talak sebagai model integratif yang dapat menjembatani legitimasi agama, otoritas negara, dan perlindungan HAM. Itsbat talak tidak semata-mata dipahami sebagai pengakuan terhadap talak di luar pengadilan, tetapi sebagai mekanisme verifikasi dan transformasi talak menjadi status hukum yang memberikan kepastian sekaligus melindungi hak perempuan dan anak.