PRINCIPLES OF MAṢLAḤAH RULES FOR INSTALLING 'SPEED BUMPS' ON THE STREET RESIDENTIAL ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW
Abstract
The installation of speed bumps must be carried out by units/institutions determined in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 82 of 2018, so that they do not cause accidents and have negative consequences for road users. The aim of this research is to find out the law on installing speed bumps on public roads, both in terms of positive law and Islamic law. Apart from that, it is also to find out the sanctions obtained from installing speed bumps that do not comply with the regulations. This research is library research. This research was carried out by searching, reading, collecting and analyzing several sources related to the existing problem. The results of this research are that the basis for installing speed bumps is regulated in Law No. 14 of 2021, Amendments to Regulation of the Minister of Transportation No. 82 of 2018 concerning Road User Control and Safety Devices. These regulations explain the standards for installing speed bumps. Meanwhile, from an Islamic legal perspective, installing speed bumps can be considered a preventive measure to regulate vehicle speed and maintain the safety of drivers and pedestrians in certain locations. This is in line with the principle of maslahah (general goodness) in maintaining life and order.
References
Andi Sitti Nurfaisah, “Lansia Di Makassar Tewas Usai Oleng Saat Lewati ’Polisi Tidur’-Nyemplung Got,” 2024, https://www.detik.com/jogja/berita/d-7603277/lansia-di-makassar-tewas-usai-oleng-saat-lewati-polisi-tidur-nyemplung-got.
Hayati, Misrul. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Tentang Tanggul Pengaman Jalan (Suatu Penelitian Di Kota Sigli).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2, no. 3 (2018): 626–36.
INDONESIA, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN, 14 § (2021).
Indonesia, UU Republik. UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009).
Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, 53 § (2018). http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2020-06-04.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (n.d.).
Michael, Tomy, and Umar Faruq. “Tanggung Gugat Masyarakat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no. 2 (2019): 179–87. doi:10.24090/volksgeist.v2i2.2894.
Noorhamim, Muhammad, Imam Alfiannoor, and Muhammad Andy Lesmana. “Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan Berkendara Di Jalan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2, no. 3 (2024): 1376–97. doi:10.62976/ijijel.v2i3.655.
Nurandi, Safira, and Erny Herlin Setyorini. “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Sebagai Akibat Speed Bump Pada Pemukiman Masyarakat.” Sosialita 2, no. 2 (2023): 1705–14. doi:https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/view/9838.
Nurfaisah, Andi Sitti. “Lansia Di Makassar Tewas Usai Oleng Saat Lewati ’Polisi Tidur’-Nyemplung Got,” 2024. https://www.detik.com/jogja/berita/d-7603277/lansia-di-makassar-tewas-usai-oleng-saat-lewati-polisi-tidur-nyemplung-got.
Perhubungan, Menteri. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 (2018).
Tangerang Raya, “Polisi Tidur Di Jalan Raya Teluknaga Makan Korban,” n.d., Polisi Tidur di Jalan Raya Teluknaga Makan Korban. https://tangerangraya.co.id/polisi-tidur-di-jalan-raya-teluknaga-makan-korban/
Setiawan, Ari, Rulhendri, Alimuddin, and Nurul Chayati. “Efektifitas Polisi Tidur (Road Humps) DalamMereduksi Kecepatanpada Ruas Jalan H.M. Syarifudin Di Kota Bogor.” Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil 7, no. 1 (2023): 17–23. doi:http://dx.doi.org/10.32832/komposit.v7i1.8029.
Sunarso, Mai Puspadyna Bilyastuti, and Erni Andayani. “Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump Dan Speed Hump) Di Kabupaten Ponorogo.” JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) 5, no. 12 (2022). https://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/1201/1166.
UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2009).
Zed, Mestika. “Metode Penelitian Kepustakaan.” Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.
Zidny, Reihan Irfan. “Unsur Pidana Dalam Pembuatan Polisi Tidur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
